Shisipus Demokrasi | Infonewsia

Shisipus Demokrasi

Opini, Infonewsia.com - Dalam legenda Yunani, Sisiphus (seorang yang melanggar peraturan para dewa) mendapat hukuman yang tragis. Ia harus menarik batu besar ke atas bukit. Sesampainya di puncak bukit, batu besar itu digulingkan lagi ke bawah untuk ditarik lagi. Sisiphus harus terus berjuang dari awal.

Fenomena serupa Shisipus, tampaknya sedang menggerogoti keindonesiaan kita. Reformasi demokrasi 1998 yang diperjuangkan dengan deraian air mata dan tetesan darah pengorbanan oleh anak bangsa dengan mudahnya diselangkangi oleh nafsu kekuasaan hari ini.

Pengesahan UU MD3 yang banyak mengandung pasal kontraversial adalah salah satu fakta teranyar yang menempatkan demokrasi di bawah ketiak penguasa. Rakyat pada titik ini kehilangan ruang yang cukup leluasa untuk bebas mengungkapkan pendapat dan mengaktualisasikan hak-hak dasar sebagai warga negara.

Beberapa pasal kontraversial dan yang berpotensi bertabrakan dengan UUD dalam revisi UU tersebut memberi sinyal kuat bagaimana penyelenggara negara ingin membawa negara Indonesia kembali ke masa lalu, masa di mana hak sebagai warga negara dikebiri secara masif oleh penyelenggara kekuasaan.

Kekuasaan oleh penguasa semata-mata ditempatkan sebagai tujuan kehidupan bernegara. Pada hal, semestinya kekuasaan sekadar sarana memaksimalkan aktivitas politik. Sebagai sarana, dalam pelaksanaannya pun kekuasaan tersebut harus mendapat legitimasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Terkait ini, Paulo Freire mengutip Francisco Weffers (2000) telah menggungat, bahwa kekuasaan tanpa legitimasi publik dan kesadaran kritis masyarakat mengungkap tabir yang dialami oleh rakyat merupakan tanda kematian yang dialami oleh sebuah bangsa.

Indonesia merupakan sebuah estalase kekhawatiran paling telak untuk menjelaskan fenomena tersebut ketika revolusi demokrasi sejak tumbangnya orde baru justeru menuai paradoks lanjutan hingga hari ini. Kematian rezim Soeharto di satu sisi memberikan kepastian pada jalan baru demokrasi namun di sisi lain kepastian untuk itu tidak tersedia.

Tidak sulit bagi kita untuk melihat bagaimana semangat revisi UU MD3 berbau orba dan berpotensi melanggar UUD 1945. Bisa kita lacak dari tiga poin pasal yang dinilai kontraversial berikut.

Pertama, Pasal 73, di mana polisi diwajibkan membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR. Jelas ini bertentangan dengan peran dan fungsi DPR yang diatur dalam konstitusi yakni menyerap aspirasi dan kepentingan rakyat dalam fungsi legislasi, anggaran, pengawasan sesuai Pasal 20A UUD 1945.

Bila DPR diberi wewenang Seperti itu membuat masyarakat tidak berani mengontrol perilaku DPR yang sejatinya dipilih oleh rakyat. Pemanggilan ini merupakan bentuk pembungkaman suara rakyat dan berpotensi digunakan untuk mempidanakan suara rakyat yang sedang perjuangkan haknya.

Padahal, rakyat berhak mengontrol dan mengkritik DPR sebagai wakil mereka. Abraham Lincoln menyebut, demokrasi sebagai kekuasaan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi dengan demikian tidak lain adalah membiarkan orang lain berbicara sekaligus memiliki kemampuan untuk mendengar.

Kedua, pasal 122 huruf k. Pasal ini mengatur mahkamah kehormatan dewan (MKD) dapat mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap pihak yang merendahkan DPR atau anggota. Pasal ini sangat berpotensi menjadi pasal karet yang dapat mengekang daya kritis rakyat terhadap kinerja DPR. Seharusnya setiap pejabat harus siap dikritik oleh rakyat.

Bila anggota lembaga DPR atau anggota DPR merasa kehormatan atau nama baiknya tercemar, hal ini merupakan perbuatan melawan hukum. Mereka bisa melakukan langkah hukum yang berlaku sama halnya seperti warga negara lain. Jadi, jangan sampai anggota DPR memakai nama lembaga kehormatan rakyat untuk mengkriminalkan rakyatnya sendiri.

Pada bagian lain langkah ini menunjukkan suporioritas DPR yang berlebihan. Pada hal persoalan hukum menjadi kewenangan aparat terkait seperti kepolisian. Potensi untuk memonopoli kekuasaan pada satu pintu sebagaimana orde baru sedang dipupuk di lembaga DPR. Ada ketidakadilan dan ketidakseimbangan kewenangan antara lembaga.

Meminjam Reinhold Niebuhr, Kemampuan manusia untuk mewujudkan keadilan membuat demokrasi mungkin, tetapi kecenderungan manusia untuk bertindak tidak adil membuat demokrasi mutlak dibutuhkan. Berketepatan dengan itu, maka usaha menghadirkan demokratisasi di Indonesia tak lain merupakan upaya membendung kecenderungan penguasa untuk memonopoli kekuasaan serta memimalisir mengecilnya ruang bagi masyarakat untuk mengakses keadilan.

Sedikit menoleh ke belakang, prinsip keadilan menjadi latar belakang tumbuhnya paham demokrasi di dunia. Sejarah peradaban manusia yang diwarnai kediktatoran menyadarkan masyarakat dunia modern akan pentingnya demokrasi.

Dalam sejarah Indonesia pun ketiadaan demokrasi menjadikan Indonesia bak rumah hantu yang seram dan menakutkan. Penyelenggara negara dengan seluruh instrumen yang ada membuat rakyat bertekuk lutut di hadapan kegarangan aparat. Orde baru yang berlangsung selama 32 tahun adalah fakta runyam kematian dan ketiadaan demokrasi itu.

Ketiga,pasal 245 ayat (1). Pasal dinilai bertentangan dengan konstitusi (Pasal 20A ayat (3) UUD Tahun 1945). Pasalnya, izin persetujuan presiden atas rekomendasi MKD tidak berlaku terhadap dugaan tindak pidana yang tidak berhubungan dengan tugas anggota DPR. Selain itu, pasal ini memungkinkan adanya intervensi dalam proses penegakan hukum.

Hal ini akan menjadi predesen buruk ke depanya. Bukan tidak mungkin presiden akan diminta untuk mengintervensi proses hukum pada persoalan dan kasus hukum lain. Intervensi kekuasaan seperti ini akan menjadi persoalan utama dalam konsolodasi demokrasi. Usaha untuk menata kelembagaan demokrasi yang stabil akan berjalan di tempat.

Ketiga kalusal pasal tersebut di atas, tidak hanya menyimpang dari hukum ketatanegaraan, namun juga merupakan ancaman serius bagi proses demokratisasi yang susah paya diperjuangkan sejak reformasi bergulir lebih dari satu dekade lalu. Apabila nanti benar-benar diterapkan, dapat dipastikan proses demokratisasi kita berjalan mundur, bahkan mungkin akan menemui senjakalanya.

Namun meski begitu, pengesahan revisi UU MD3 oleh DPR tentu bukan akhir dari perjuangan demokratisasi. Setidaknya masih tersisa dua celah kemungkinan untuk membatalkan pemberlakuan UU tersebut.

Pertama, menggugat keabsahan UU MD3 melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai anak kandung gerakan reformasi, MK diharapkan mampu menjadi benteng terakhir demokrasi dengan membatalkan UU MD3.

Celah kedua tentu berharap Presiden Joko Widodo agar tidak menandatangani revisi UU MD3 tersebut. Meski secara konstitusional, RUU yang tidak ditandatangani oleh Presiden selama 30 hari secara otomatis akan diberlakukan sebagai UU, namun sikap itu akan menunjukkan keberpihakannya pada masyarakat.

Lebih dari itu, Presiden tentu memiliki kapasitas untuk menginisiasi agar UU MD3 dikaji ulang, utamanya pada pasal-pasal yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan yang selama ia gaungkan.

Jika upaya-upaya itu gagal, Presiden tentu memiliki hak untuk membatalkan UU MD3 dengan mengeluarkan senjata pamungkasnya, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).



*Penulis: Rian Agung. Mahasiswa Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta.

Catatan Redaksi:                                     

Opini kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Infonewsia.com*

KOMENTAR

Featured Post

Kisah di Balik Tiwu Ndegar Peka Yang Misterius dan Keberadaan si 'Kakar Tana' Bermata Kucing

Wisata, Infonewsia.com - Pernah melihat 'Kakar Tana dan pengin melihat seperti apa kecantikannya? Silahkan berkunjung ke Tiwu Ndegar...

Popular Posts

Name

Artikel,23,ASN NTT,1,Baiq Nuril,1,Budaya,16,Caleg DPRD,1,Ekonomi,4,Facebook,1,Gerald N. Bibang,1,Gerard N. Bibang,1,Gubernur NTT,1,Ibrahim Peyon,1,IKBL,1,Kakar Tana,1,Keluarga Besar Lembor Raya Jabodetabek,1,Kiriman Pembaca,1,Lifestyle,5,Mabar,1,Mahasiswi Cantik,1,Malam Kudus,1,Opini,12,Paul Serak Baut,1,Penegakan Hukum,1,Profil,3,Puisi,5,Sandiaga Uno,1,Sastra,7,Selat Sunda,1,Tidak Disiplin,1,Tsunami Banten,1,Tya Dwiardianti,1,Update,24,Viktor Laiskodat,2,Wilhelmus Syukur,1,Wisata,14,
ltr
item
Infonewsia: Shisipus Demokrasi
Shisipus Demokrasi
Sisiphus (seorang yang melanggar peraturan para dewa) mendapat hukuman yang tragis. Ia harus menarik batu besar ke atas bukit.
https://2.bp.blogspot.com/-MPbwjf9Z2Q8/Wr01-PoYcWI/AAAAAAAAALE/2q-S_cz7V9EU7m1LMqu5bZ308V_Uy82sACEwYBhgL/s640/shisipur%2Bdemokrasi%2B.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-MPbwjf9Z2Q8/Wr01-PoYcWI/AAAAAAAAALE/2q-S_cz7V9EU7m1LMqu5bZ308V_Uy82sACEwYBhgL/s72-c/shisipur%2Bdemokrasi%2B.jpg
Infonewsia
https://www.infonewsia.com/2018/03/shisipus-demokrasi.html
https://www.infonewsia.com/
https://www.infonewsia.com/
https://www.infonewsia.com/2018/03/shisipus-demokrasi.html
true
7293979240380718745
UTF-8
Semua artikel Tidak ditemukan artikel LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal balas Hapus Oleh Beranda LAMAN ARTIKEL Lihat Semua Rekomendasi LABEL ARSIP PENCARIAN SEMUA ARTIKEL Tidak ditemukan artikel pencarian Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Mggu Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Baru saja 1 menit lalu $$1$$ minutes ago 1 jam lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu lalu Pengikut Ikuti KONTEN PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy