Premanisme Dalam Pilgub Nusa Tenggara Timur
Cari Berita

Advertisement

Premanisme Dalam Pilgub Nusa Tenggara Timur

Friday, April 13, 2018

Opini, Infonewsia.com - Pemilihan kepala daerah merupakan mekanisme memilih pejabat publik untuk duduk sebagai gubernur atau bupati dan wali kota. Komisi Pemilihan Umum (KPU), menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di 171 kabupaten dan kota pada bulan juni 2018 di seluruh Nusantara. Propinsi Nusa Tenggara Timur tanpa terkecuali. 

Sebagai kompetisi politik, persaingan antara pasangan calon dalam memenangkan pertarungan adalah kenyataan yang tak bisa dielakkan.  Masing-masing kontestan menempuh berbagai cara untuk sampai pada tujuan mereka yakni memenangkan pertandingan. Bisa dipastikan, jalan kekerasan dan intimidasi  dijadikan sebagai metode paling ampuh dalam mematikan lawan.

Aroma kekerasan dan intimidasi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah yang merupakan bentuk nyata premanisme dalam politik secara khusus dalam Pilgub NTT mulai tercium. Ini adalah kenyataan pahit yang harus dirasakan bersama. Kekerasan menjadi santapan laris manis dalam setiap momentum pemilihan kepala daerah. 

Ini adalah signal yang kuat bahwa kualitas keadaban demokrasi kita rendah. Sehingga, rendahnya keadaban demokrasi mencerminkan kedangkalan berpikir dari kandidat yang mengggunakan cara-cara kekerasan tersebut.

Premanisme dan Krisis Etika Politik

Etika politik menjadi kaidah umum dalam melaksanakan politik praktis. Kendati sebagai panduan umum, etika tidak masuk dalam urusan politik praktis. Namun demikian, etika tetap menjadi penuntun untuk menuntun dan mengarahkan tindakan para konstentan agar berjalan di atas prinsip-prinsip yang diterima oleh masyarakat luas. 

Hubungan antara etika dan politik menjadi erat kaitannya karena keduanya menyangkugt prinsip-prinsip kemanusian. Fakta yang terjadi dalam politik praktis adalah kecendurungan untuk menjauhi prinsip-prinsip kemanusian tersebut. Politik terjebak dalam narasi –narasi yang kental kekerasan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai umum yang berlaku dalam masyarakat. Biasanya, ini dilakukan secara sengaja untuk menjatuhkan lawan politik.

Munculnya premanisme adalah akibat dari krisis etika dalam politik yang dilakukan secara sengaja oleh para kontestan. Merujuk pada penggunaan isitilah premanisme, kita dihantar  pada fenomena politik yang berbalut kekerasan. Kerasan tersebut bisa dalam bentuk kekerasan fisik maupun dalam bentuk kata-kata. 

Ambil contoh dengan frasa yang akrab kita dengar di masyarakat adalah frasa Politik uang atau money politic, atau politik identitas yakni memainkan isu suku, agama, ras dan golonga merupakan deretan fenomena dalam politik pilkada yang disebabkan oleh lemahnya pemahamanan akan etika dalam politik.

Deretan Contoh Penyimpangan Pilkada 

Tentu, kita tidak mengharapkan adanya bencana lebih besar dari minimnya keteladan dan lemahnya pemahaman akan etika politik pada masing-masing calon. Sebab, keteladanan masing-masing pasangan calon menjadi kunci untuk menyelenggarakan pemilu damai dan keadaban demokrasi. Kontestan Pilkada diharapkan untuk tunduk pada prinsip-prinsip etika politik  yakni menghargai harkat dan martabat sesama manusia. Hanya dengan pilihan seperti inilah cita-cita kesejahteraan rakyat akan terwujud.

Rasa sedih cukup yang mendalam menyaksikan perkembangan tahapan proses pemilihan kepala daerah di Nusa Tenggara Timur yang berjalan seolah melawan panggilan hati nurani.  Dilaporkan bahwa ada alat peraga kampanye dari pasangan calon nomor urut tiga  diturunkan secara sengaja dari tempat pemasangannya oleh pendukung Paslon lain. Berdasarkan informasi terakhir, perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh pendukung Paslon  nomor urut 4.  Sebab spanduk Paslon nomor urut 3 yang diturunkan tersebur, digantikan dengan spanduk dari Paslon nomor urut 4.

Kita tidak bisa menaruh harapan begitu banyak kepada Paslon yang secara terang-terangan memperlihatkan cara –cara kekerasan dalam politik. Sebab, sejak proses awal menjadi kepala daerah, mereka telah menunjukan karakter sebagai manusia kasar. Manusia yang penuh dengan naluri kebinatangan. Ini adalah signal yang cukup kuat bahwa jika nanti Paslon ini berkuasa, maka bisa dipastikan jabatan akan dipergunakan secara semena-mena. Ia akan  memperkaya diri dan kroni-kroninya, bukan untuk kesejahteraan orang banyak.

Penguatan pengawasan Bawaslu Propinsi

Keberadaan Bawaslu propinsi Nusa Tenggara Timur merupakan lembaga pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tingkat satu. Dengan adanya lembaga pengawas, kegiatan yang berhubungan dengan pilkada baik oleh penyelenggara pemilu tingkat propinsi maupun oleh pasangan calon berada dalam pengawasan lembaga pengawas tersebut.

Mengingat cakupan kerja lembaga pengawas cukup banyak, maka partisipasi masyarakat dalam hal melakukan pengawasan mutlak diperlukan. Masyarakat perlu terlibat aktif melakukan kontrol dan pengawasan. Namum demikian, luasnya wilayah kerja pengawasan tersebut tidak berarti bahwa lembaga Bawaslu, membiarkan segala bentuk pelanggaran dalam Pemilukada itu terjadi begitu tanpa kontrol yang ketat.

Peristiwa bongkar pasang terhadap alat peraga kampanye paket HARMONI di kabupaten SoE, merupakan bentuk lemahnya pengawasan yang dilakukan Bawaslu propinsi. NUsa Tenggara Timur. Penguatan kerja-kerja pengawasan diperlukan agar mampu mengantisipasi munculnya potensi kecurangan-kecurangan dalam pemilihan kepala daerah.

Kealpaan pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu mampu mengundang kecurigaan masyarakat dan Paslon Pilkada terhadap netralitas lembaga tersebut. Dugaan tersebut bisa terjadi secara terstruktur karena dilakukan secara kelembagaan ataupun bisa dilakukan oleh orang perorangan sebagai pribadi anggota dalam Badan Pengawas Pemilu tingkat propinsi.

Demi terwujudnya pilkada yang demokratis, maka suatu keharusan bagi lembaga seperti Bawaslu untuk melakukan proses pengawasan secara intens. Bawaslu tidak bisa menunggu datangnya laporan dari masyarakat bahwa ada dugaan tindakan pelanggaran dalam rangkaian kegiatan Pilkada. Bawaslu mesti pro-aktif melakukan pemantuan perkembangan Pilkada dari waktu ke waktu. Dengan demikian, pilkada berjalan di atas rel aturan  dan mampu  menetapkan pemimpin bukan karena hasil  kecurangan politik.***ME



Catatan Redaksi:                                             

Opini kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Infonewsia.com*