Baiq Nuril dan Penegakan Hukum yang Positivistik | Infonewsia

Baiq Nuril dan Penegakan Hukum yang Positivistik

Opini, Infonewsia.com - Baiq Nuril, korban pelecehan seksual yang dihukum bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) mengalami nasib tragis. Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Kasus ini sebenarnya telah bergulir sejak lama namun baru mencuat seiring dengan putusan MA yang menimbulkan pro kontra di tengah-tengah masyarakat.
Baiq Nurul dan Penegakan Hukum yang PositivistikYang kontra dengan putusan MA menilai, penegakan hukum di Indonesia tidak berpihak kepada perempuan. Baiq nuril adalah korban ketika hukum dikendalikan sepenuhnya oleh superioritas maskulinitas.

Sebaliknya yang pro dengan putusan MA mengakui, putusan MA sudah benar, tidak perlu diperdebatkan lagi karena sudah memenuhi unsur kepastian hukum. Pendapat ini didukung oleh ketentuan UU no 11 tahun 2008  sebagaimana diubah dengan UU no 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang bersifat delik formil.
Suatu peristiwa pidana yang dikategorikan berdelik formil tidak melihat dampak dari suatu perbuatan melainkan terpaku pada sejauhmana perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pertanyaan kemudian muncul, apa yang kurang dari proses penegakan hukum yang menimpa Baiq Nuril?
Penegakan Hukum yang Positivistik
Yang tergambar dari proses penegakan hukum kasus Baiq Nuril adalah berjalannya sebuah proses yang formal - legalistik semata. Proses ini memperlihatkan kecenderungan yang berlebihan pada proses penegakan hukum yang positivistik.
Penegakan hukum yang positivistik merupakan suatu penegakan hukum yang mengandalkan  pendekatan dan kemampuan pengamatan secara langsung (empiris). Pendekatan ini terilhami dari gerakan keilmuan masa modern, yang mengharuskan adanya kepastian dalam suatu kebenaran. Dalam konteks ini, pengetahuan dan penafsiran kita tentang hukum tidak boleh melebihi fakta-fakta yang ada dan tertulis.
Paradigma penegakan hukum yang positivistik ini mempunyai pengaruh bagi keadilan penegakan hukum. Ia menyingkirkan spekulasi tentang aspek metafisik dan hakikat hukum itu sendiri. Di tambah dengan asas legalitas -  sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengutamakan kepastian hukum (legal certainty) dianggap sebagai satu-satunya titik tolak dalam menegakkan hukum pidana sejak dari penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan dalam proses peradilan pidana Indonesia.
Dengan demikian, keadilan yang diperoleh pun semata-mata hanya keadilan formal (prosedural) dan bukan keadilan materiil (substansial) yang mengandung nilai keadilan hakiki atau setidak-tidaknya mendekati hakikat keadilan. Oleh pendekatan yang positivistik, Penegakan hukum dewasa ini justru menimbulkan ketimpangan dan melukai rasa keadilan masyarakat.
Penerapan hukum berparadigma positivistik dapat dilihat pada penalaran dengan metode deduktif. Semua fakta ditampung dalam norma, padahal fakta itu belumlah tentu sebagai perbuatan melawan hukum. Interpretasi dalam silogisme bagaikan dalam sangkar besi (iron cage), karena jawaban (konklusi) secara diam-diam sebenarnya sudah tersedia dalam premis mayornya.
Persis, inilah yang terjadi pada Baiq Nuril. Di sini  terlihat pemenuhan fakta sebagai premis minor memang sudah diarahkan agar memenuhi premis mayor, sehingga menghasilkan konklusi yang tak terbantahkan. Tanpa melihat dan melacak kondisi psikologis Nuril, hukum dengan begitu beringas membuatnya tak berdaya.
Pada hal, Pengadilan Negeri Mataram memutuskan perkara Nuril dengan putusan bebas. Putusan itu berangkat dari pertimbangan hukum bahwa Nuril adalah korban dari relasi yang tidak sehat dan berbau asusila dengan pimpinannya di tempat ia bekerja.
Mengutip Barda Nawawi Arief, seharusnya penegakan hukum dalam konteks negara demokrasi - Pancasilais perlu dikembangkan keadilan bercirikan Indonesia, yaitu “keadilan Pancasila”, yang mengandung makna “keadilan ber-ketuhanan”, “keadilan berkemanusiaan (humanistik)”, “keadilan demokratik yang menekankan kesetaraan tanpa pandang buluh, keadilan nasionalistik, dan berkeadilan sosial”.
Ini berarti, keadilan yang ditegakkan juga bukan sekedar keadilan formal, tetapi keadilan substansial. Dalam penegakan keadilan substantif dibutuhkan “kecerdasan spiritual” dan kepekaan para aparat penegak hukum dalam menegakan keadilan, tidak serta merta menerapkan pasal tanpa menemukan makna yuridis dari peraturan yang bersangkutan.
Lagi pula, jika ingin konsisten dengan penegakan hukum secara formil, upaya banding yang diajukan jaksa ke MA tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Putusan bebas yang diterima Nuril di PN Mataram mengandung makna ia bebas dari segala tuntutan pidana yang menjeratnya. Aturanya pun jelas, terhadap putusan bebas tidak bisa dilakukan upaya hukum lagi. Upaya hukum baru hanya bisa dilakukan terhadap putusan lepas atau putusan bebas bersyarat.
Putusan lepas atau putusan bebas bersyarat adalah seseorang terbukti melakukan tindakan pidana, tetapi tergolong pidana ringan. Dari seluruh rangkaian proses ini, sulit juga bagi publik untuk mengamini bahwa hukuman yang diterima Nuril merupakan bentuk tanggung jawab aparat untuk menegakkan kepastian hukum. Alih-alih, menggunakan dalil kepastian hukum, publik patut mencurigai ada yang tidak beres dengan hukuman yang dierima Nuril.
Berharap pada PK
Upaya terakhir Nuril untuk memperoleh keadilan bergantung pada upaya Peninjauan Kembali (PK). Publik berharap, hakim di tingkat PK tidak hanya sebatas menjadi corong dan penegak UU.
Hukum memang ada dalam undang-undang, tetapi juga harus ditemukan. Yang harus ditemukan hakim adalah keadilan, sebab keadilan merupakan substansi dari hukum itu sendiri. Mencari dalam peraturan adalah menemukan makna atau nilai yang terkandung dalam peraturan dan tidak hanya membacanya secara datar begitu saja.
Hukum adalah sesuatu yang sarat makna dan nilai. Selain itu dalam menjalankan tugasnya hakim tentu saja harus benar-benar sesuai dengan apa yang digariskan konstitusi dalam hal ini UUD 1945 dan ideologi dasar negara yang menjadi rujukan peraturan-peraturan lain di bawahnya.

Rumusan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 (“UUD 1945”) menegaskan kekuasaan kehakiman adalah “Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Sedangkan, UU Kekuasaan Kehakiman mengharuskan hakim menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Sepadan dengan itu, sebagai penegak hukum dan keadilan hakim wajib mengali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat’. Rumusan ini tidak mengalami perubahan dalam UU No. 35 Tahun 1999. Konsekuensinya adalah hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Rian Agung adalah mahasiswa hukum di Universitas Esa Unggul, Jakarta

KOMENTAR

Featured Post

Teater Taki Mendi: Catatan Perbudakan di Tanah Batavia

Jakarta, INFONEWSIA.COM - Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-74, Komunitas Perempuan Manggarai bersama sang...

Popular Posts

Name

Agustinus Marsirinus Baut Tutup Usia,2,Alex Ganggu,1,Alexander Wilhelmus Yosef Hamboer,1,Analisis,1,Artikel,24,Asmirandah,1,ASN NTT,1,Aturan Ganjil Genap,1,Baim Wong,1,Baiq Nuril,1,Banten,1,Batavia Tahun 1627,1,Bocah Kelas 2 SD Tewas,1,Bocah Perempuan Tewas Mengenaskan,1,Budaya,16,Caleg DPRD,1,Carolus Hamboer,1,Congko Lokap,1,Dialog Imajiner,1,Dibunuh Pedangang Bubur Ayam Keliling,1,Dinas PKO Mabar,1,Dominasi Pihak Asing,1,Don Bosco Selamun,1,Dosen Untar & Trisakti,1,DPRD Bulukumba,1,DPRD Marah,1,Driver Grab,1,Driver online meninggal,1,Ekonomi,4,Eva Yanthi Arnaz,1,Facebook,1,Ganja,1,Gempa Bumi,1,Gendang Werak,1,Gerald N. Bibang,1,Gerard N. Bibang,1,Gerhana Bulan,1,Gojek,1,Grab,1,Gubernur NTT,1,Ibrahim Peyon,1,IKBL,1,Indonesia,1,Jantung Asia,1,Jokowi ke Labuan Bajo,1,Jokowi Kunjungi Manggarai Barat,1,Kabar Bohong,1,Kakar Tana,1,Kalvin Duta OSN,1,Keluarga Besar Lembor Raya Jabodetabek,1,Kepala BNPN Tutup Usia,1,Kiriman Pembaca,1,Kisah Eva Arnas,1,Kota Seribu Jerigen,1,Kue dan DPRD,1,Kunjungan Jokowi,1,Labuan Bajo,1,Lexy Hamboer,1,Lifestyle,5,Lowongan Kerja,1,Mabar,1,Mafia Air di Labuan Bajo,1,Mahasiswa UKI,1,Mahasiswa UKI St. Paulus Ruteng,1,Mahasiswa/i,1,Mahasiswi Cantik,1,Malam Kudus,1,Marsha Timothy,1,Maya,1,Nafa Urbach,1,Natalie Sarah,1,Opini,12,Orang Manggarai,1,Pater Cornelius Leo Adrianus,1,Pater Edwin Bernard Timothy,1,Paul Serak Baut,1,Pelepasan Jenazah,1,Pembangunan Pariwisata Manggarai Barat,2,Pemred MetroTV,1,Penegakan Hukum,1,Penemuan Tank Tua,1,Perbudakan,1,Profil,3,PT. Angkasa Pura Propertindo,1,Puisi,5,Putra Bos Konstruksi Baja,1,Ratu Film Panas Indonesia,1,Rikard Djegadut,1,Roman,1,Salib Suci,1,Salmafina Sunan,1,Sandiaga Uno,1,Sastra,8,Selat Sunda,1,Semester Akhir,1,Sepeda Motor,1,Surat Terbuka,1,Sutopo Purwo Nugroho meminta maaf,1,Sutopo Purwo Nugroho meninggal dunia,1,Sutopo Purwo Nugroho Tutup usia,1,SVD,1,Tank Tua Merauke,1,Teater Taki Mendi,1,Tidak Disiplin,1,Transportasi Daring,1,Tsunami Banten,1,Tya Dwiardianti,1,Update,24,Ustadz Abdul Somad,1,Viktor Laiskodat,2,Waktu Gerhana Bulan,1,Wilhelmus Syukur,1,Wisata,15,Zara Zettira,2,Zara Zettira Hina Pesantren,1,Zara Zettira Penulis,2,
ltr
item
Infonewsia: Baiq Nuril dan Penegakan Hukum yang Positivistik
Baiq Nuril dan Penegakan Hukum yang Positivistik
Kasus hukum Baiq Nuril sebenarnya telah bergulir sejak lama namun baru mencuat seiring dengan putusan MA yang menimbulkan pro kontra di tengah-tengah masyarakat.
https://3.bp.blogspot.com/-ttGsEsciWmQ/XB77N2KFiuI/AAAAAAAAMi0/DGk5qVrSjowcuzMmBKTTgAcDu1wtHZIygCLcBGAs/s640/Baiq%2BNurul%2Bdan%2BPenegakan%2BHukum%2Byang%2BPositivistik.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-ttGsEsciWmQ/XB77N2KFiuI/AAAAAAAAMi0/DGk5qVrSjowcuzMmBKTTgAcDu1wtHZIygCLcBGAs/s72-c/Baiq%2BNurul%2Bdan%2BPenegakan%2BHukum%2Byang%2BPositivistik.jpg
Infonewsia
https://www.infonewsia.com/2018/12/baiq-nurul-dan-penegakan-hukum-yang_22.html
https://www.infonewsia.com/
https://www.infonewsia.com/
https://www.infonewsia.com/2018/12/baiq-nurul-dan-penegakan-hukum-yang_22.html
true
7293979240380718745
UTF-8
Semua artikel Tidak ditemukan artikel LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal balas Hapus Oleh Beranda LAMAN ARTIKEL Lihat Semua Rekomendasi LABEL ARSIP PENCARIAN SEMUA ARTIKEL Tidak ditemukan artikel pencarian Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Mggu Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Baru saja 1 menit lalu $$1$$ minutes ago 1 jam lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu lalu Pengikut Ikuti KONTEN PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy