Pariwisata Manggarai Barat: Pihak Asing Mendominasi, Pemerintah Manggarai Bertanggung Jawab
Cari Berita

Advertisement

Pariwisata Manggarai Barat: Pihak Asing Mendominasi, Pemerintah Manggarai Bertanggung Jawab

Friday, June 7, 2019

Jakarta, Infonewsia.com - Dominasi asing dalam pembangunan pariwisata di Labuan Bajo ditemukan oleh Klimmek (2013: 27-30) dalam penelitiannya terkait dengan partisipasi lokal dalam industri pariwisata dive (selam) di Labuan Bajo.
Pariwisata Manggarai Barat: Pihak Asing Mendominasi, Pemerintah Manggarai Bertanggung Jawab
Ilustrasi Komodo (Foto: Shutterstock)

Klimmek menemukan bahwa mayoritas pemilik dive centre di Labuan Bajo adalah warga negara asing. Masyarakat lokal kalah bersaing dalam merebut posisi strategis seperti dive master atau instruktor. Mereka rata-rata berebut posisi sebagai kapten atau awak kapal.

Lebih jauh Klimmek menemukan tidak berjalan optimalnya economic linkages antara pariwisata dive dengan usaha-usaha masyarakat lokal, dipicu karena banyaknya jasa perusahaan Live-Abroad yang justru berada di luar Labuan Bajo.

Karena itu, turis biasanya langsung dari Bandara menuju kapal, lalu menghabiskan beberapa hari atau minggu di dalam kapal tanpa secara intens berinteraksi dengan masyarakat lokal.

Minimnya paritipasi masyarakat lokal juga dibuktikan oleh Hodgwin dalam penelitiannya terkait partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata di Taman Nasional Komodo.

Penelitian ini menunjukkan adanya kontribusi yang minim terhadap masyarakat lokal dari besarnya pengeluaran turis dalam perjalanan menuju ke Taman Nasional Komodo.

Paket perjalanan menuju Taman Nasional rata-rata menghabiskan waktu yang begitu sedikit, tetapi dengan pelayanan yang sangat mewah. Hanya sekitar 17.5% dari pendapatan tersebut diperuntukan bagi komunitas lokal.

Masifnya dominasi asing dalam pembangunan pariwisata di Manggarai Barat - Flores, NTT menuntut pemerintah untuk tidak menutup mata. Pemerintah sebaiknya segera membenahi regulasi yang memungkinkan pihak asing bermain secara leluasa dalam pembangunan pariwisata di Manggarai Barat.

Regulasi seperti bermain bebasnya modal, barang dan orang dalam industri pariwisata di Labuan Bajo, yang belakangan ini memicu terjadinya konflik agraria yang berkepanjangan.

Penelitian yang dilakukan oleh lembaga Sunspirit for Justice and Peace menemukan fenomena komodifikasi tanah yang marak akhir-akhir ini di kota Labuan Bajo. 

Penjualan tanah ini terutama terjadi dari pihak masyarakat lokal kepada para investor dan korporasi-korporasi besar dari luar negeri.

Fenomena maraknya komersialisasi tanah ini, dalam arti tertentu merupakan gambaran keterpinggiran masyarakat lokal dalam kontestasi pasar yang sangat bias kapitalis. 
Alih-alih mengambil keuntungan dari industri pariwisata, warga lokal malah terjebak dalam cara pikir yang justeru kian mengasingkan mereka dari tanah tumpah darah mereka sendiri.

Untuk mempersempit ruang gerak dominasi asing dan memperlambat proses "long ata lonto, lonto ata long", pemerintah diminta bertanggung jawab dan segera mengambil langkah serius menanggapi fenomena ini.
***

Penulis: Rikard Djegadut 

Tulisan ini disadur dari artikel yang ditulis sebelumnya oleh Venansius Haryanto, staf peneliti pada Sunspirit for Justice and Peace Labuan Bajo.